Alangkah Lucunya DPR dan Pemerintah Negeri Ini !!!

Membaca judul di atas, pembaca sudah bisa menebak-nebak arah tulisan ini. Intinya, memang tak jauh berbeda dengan apa yang diangkat oleh Dedi Mizwar dalam film “Alangkah Lucunya Negeri Ini”, bahwa para elite di negeri ini, baik DPR maupun Pemerintah, kurang peka terhadap apa yang diharapkan publik. Publik hanya dianggap ada menjelang dan saat kampanye, setelah itu dilupakan (untuk tidak mengatakan ditiadakan). Sungguh, DPR dan Pemerintah negeri ini benar-benar lucu.

Kelucuan BK DPR

Keberangkatan delapan orang anggota Badan kehormatan DPR pada tanggal 23 bulan kemarin ke Yunani untuk belajar etika dan disiplin menjadi bukti rill, bahwa DPR tidak peka dan tidak mendengarkan suara rakyat. Meski protes dan kecaman bertubi-tubi dari berbagai kalangan, para wakil rakyat yang “terhormat” itu tetap akan meneruskan studi banding. Sepertinya yang ada di benak mereka, bahwa kunjungan kerja sebagai tugas yang harus dilaksanakan karena anggarannya sudah disediakan, meskipun manfaatnya belum jelas.

Apalagi, Anis Matta selaku Wakil Ketua DPR, seperti, mendukung program pelesiran delapan anggota kehormatan DPR tersebut. Di beberapa media, ia mengatakan bahwa kunjungan Dewan keluar negeri merupakan hak mereka. Bahkan, jajaran pimpian DPR sudah sepakat bahwa kunjungan keluar negeri tak bisa dihentikan. Alangkah lucunya negeri ini, bukan?

Studi banding yang dilakukan Badan Kehormatan (BK) DPR menggunakan dalih bahwa mereka mengunjungi badan kehormatan parlemen Yunani untuk menimba pengalaman agar tidak menjadi katak dalam tempurung. Tentunya, kita pun menjadi tanda tanya. Kenapa harus jauh-jauh ke Yunani belajar etika dan disiplin. Bukankah masalah menjadi manusia beretika dan disiplin berasal dari diri sendiri? Jika sudah tahu jawaban utamanya, untuk apa pergi jauh-jauh menghabiskan kas negara yang diperkirakan lebih dari 2,2 miliar.

Yang sangat menyedihkan sekali, jika BK DPR negeri ini ternyata benar-benar harus belajar etika politik. Malah pelesiran yang dilakukan BK ini dengan terbang ke Yunani sangat menunjukkan mereka belum bisa membedakan mana perbuatan yang pantas dan yang tidak pantas dilakukan. Cukup lucu memang, jika untuk belajar hal yang semudah ini saja harus jauh-jauh mengunjungi negerinya Socrates.

Andaikata parlemen Yunani dinilai memiliki pengalaman yang unggul dan menarik dalam mendisiplinkan anggotanya, apakah bisa diyakini bahwa hal tersebut berhasil diterapkan di Indonesia? Bukankah kunci dasar untuk menjadi manusia beretika seperti yang diajarkan Socrates juga sudah dipelajari di negeri ini? Lalu, untuk apa jauh-jauh datang ke negerinya? Lagi-lagi, elite BK DPR sungguh membuat publik bingung dan akhirnya layak mentertawakannya.

Jika masalahnya hanya bagaimana agar para anggota Dewan bisa beretika politik dan disiplin, sebenarnya cukup mudah menyelesaikannya. Cukup BK DPR menegakkan kode etik dan tata tertib Dewan, maka masalah etika dan kedisiplinan anggota Dewan segera teratasi. Maka tepat sekali komentar Sabastian Salang, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menyoal tingkah buruk anggota Dewan. Bagaimana anggota-anggota Dewan bisa beretika politik yang baik, jika DK sendiri belum bisa beretika dengan baik. Demikian halnya, bagaimana bisa memberikan penilaian penting tidaknya anggota DPR studi banding, jika DK DPR sendiri masih asyik ikut-ikutan mau studi banding.

Kelucuan Pemerintah

Lucunya melihat tingkah anggota DPR, ternyata, tak jauh dengan lucunya pemerintah negeri ini. Bagaimana tidak lucu, tak sedikitpun pemerintah merespon aspirasi yang disampaikan publik di satu tahun pemerintahan SBY-Boediono. Bahkan menurut survey terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para pembantu Presiden, dari Wapres hingga menteri, mendapat nilai merah. Lagi-lagi, alangkah lucunya negeri ini!

Yang lebih lucu lagi, ternyata pemerintah ketahuan kurang percaya diri untuk meningkatkan angka pertumbuhan di bidang perekonimian. Kekurang percaya diri tersebut termonitor dari keberanian pemerintah yang hanya mematok pertumbuhan dengan terlalu rendah sebesar 5,8 persen. Padahal menurut Bank Dunia, Indonesia bisa tumbuh di atas target yang ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Malah, tidak sedikit ekonom kita percaya bahwa negeri ini mampu mencapai pertumbuhan di atas 7 persen.

Kekurangberanian pemerintah menunjukkan bahwa tidak ada niat untuk meraih target yang tinggi dan semakin jelas kesan lamban dalam mengatasi persoalan penting yang berkaitan langsung dengan perekonomian. Belum lagi ditambah birokrasi yang belum berhasil menunjukkan bersihnya dari praktek suap dan makin lambatnya pembangunan infrastruktur di negeri ini. Lagi-lagi, kita hanya bisa mengatakan, alangkah lucunya pemerintah negeri ini!

Gara-gara kelambanan yang dilakonkan pemerintah membuat dunia usaha di negeri mengalami kesulitan. Bahkan pengusaha kaliber Indonesia, Sofjan Wanandi mengeluh hingga ia melontarkan komentar pedas, bahwa untuk bisa mengurus barang impor maupun ekspor, bukan hanya ruwet tapi juga mahal. Belum lagi praktek pungutan siluman masih sering terjadi dan ini jelas mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Seharusnya pemerintah negeri ini bukan hanya menonton Malaysia, Thailand dan Vietnam yang telah berhasil meningkatkan perekonomiannya. Meski tak harus berkunjung ke negara tersebut tapi bisa melihat di mana letak kemampuan mereka yang bisa meningkatkan pertumbuhan perekonimian mereka.

Kini, kita sudah menikmati setahun pemerintahan SBY-Boediono. Tentunya, kita berharap 4 tahun ke depan akan terjadi perubahan yang signifikan. Perubahan yang menunjukkan bahwa SBY-Boediono adalah pasangan yang serasi sebagai nakhoda untuk menyelamatkan negeri ini. Demikian halnya para anggota DPR sebagai penyambung aspirasi rakyat serius menjalankan tugasnya. Yaitu, serius menggunakan anggaran negara untuk proyek yang berguna bagi negeri ini. Semoga tak ada lagi kelucuan yang kita lihat selanjutnya, baik dari pemerintah maupun DPR. Jika tidak, terpaksa kita bergumam, “alangkah lucunya DPR dan Pemerintah negeri ini!”